JAKARTA – Perubahan status ketatanegaraan secara otomatis berimplikasi langsung pada protokol pengamanan kenegaraan. Pada Senin (16/11/2026), Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) secara resmi mengalihkan pola pengawalan melekat terhadap Gibran Rakabuming Raka dari Grup B—yang bertugas khusus mengawal Wakil Presiden aktif—kepada Grup D Paspampres.
Berdasarkan struktur organisasi internal Paspampres, Grup D memiliki mandat dan tugas pokok spesifik untuk melaksanakan pengamanan fisik jarak dekat serta pengawalan protokoler kepada mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarga inti mereka. Pergeseran satuan pengawalan ini menjadi sinyal administratif yang mempertegas bahwa seluruh proses transisi pengamanan pascajabatan telah berjalan sesuai standar operasional prosedur (SOP) militer.
Komandan Paspampres (Danpaspampres) Mayor Jenderal TNI Edwin Sumantha, dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, menegaskan bahwa proses peralihan tugas pengamanan tersebut telah dilaksanakan secara profesional dan terukur. Ia menekankan bahwa Paspampres senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memperlakukan setiap pejabat negara maupun mantan pejabat tinggi sesuai hak protokoler kenegaraan masing-masing.
“Proses serah terima tugas pengamanan dari unsur satuan pengawal sebelumnya ke Grup D Paspampres sudah berjalan lancar sesuai ketentuan yang berlaku. Tidak ada perubahan standar kualitas pengamanan protokoler, seluruh prosedur dijalankan secara disiplin dan profesional,” ujar Danpaspampres.
Selain pengawalan fisik jarak dekat oleh personel terlatih Grup D, rangkaian fasilitas protokoler kenegaraan, penyiapan kendaraan pengamanan khusus, hingga hak-hak administratif kedinasan pascajabatan turut disesuaikan mengikuti regulasi yang ditetapkan oleh Sekretariat Militer Presiden (Setmilpres) dan Kementerian Keuangan.
Langkah penyesuaian pengamanan ini sekaligus meredam berbagai spekulasi liar di tengah masyarakat terkait status pengawalan keselamatan pascaperubahan dinamika politik nasional. Paspampres memastikan bahwa institusinya tetap berdiri tegak di atas aturan netralitas militer dan fokus menjalankan tugas pengamanan pimpinan negara serta mantan pemimpin bangsa secara paripurna.