JAKARTA – Di tengah derasnya sorotan publik terkait skandal penyadapan ilegal terhadap pejabat negara dan penegak hukum, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengambil langkah penegakan hukum awal yang signifikan. Pada Senin (9/11/2026), tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri secara resmi mengumumkan penetapan tiga orang sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran akses ilegal dan intersepsi komunikasi tanpa hak.
Penetapan ketiga tersangka tersebut dilakukan setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan maraton, pemeriksaan terhadap belasan saksi ahli forensik digital, serta gelar perkara yang melibatkan unsur pengawas internal kepolisian. Ketiga individu yang ditetapkan sebagai tersangka diketahui memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi, serta berperan langsung dalam mengoperasikan perangkat penyadapan gelap tersebut.
Dalam keterangan pers yang digelar di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, pejabat Divisi Humas Polri memaparkan peran masing-masing tersangka berdasarkan alat bukti yang telah dikantongi penyidik. Tersangka pertama berinisial AR berperan sebagai koordinator teknis lapangan yang mengatur konfigurasi sistem dan menentukan daftar nomor target yang dimasukkan ke dalam server intersepsi. Tersangka kedua berinisial BS bertugas memelihara infrastruktur jaringan serta mengelola penyimpanan data rekaman suara dan transkrip pesan. Sementara itu, tersangka ketiga berinisial CM berperan sebagai penghubung yang mendistribusikan hasil sadapan dalam bentuk laporan ringkas maupun file audio terenkripsi kepada pihak pemesan.
Bersamaan dengan penangkapan ketiga tersangka di tiga lokasi terpisah di wilayah Jabodetabek, tim penyidik Bareskrim turut menyita sejumlah barang bukti penting. Barang bukti tersebut meliputi beberapa unit server berkapasitas tinggi, perangkat lunak intersepsi jaringan seluler (lawful interception tools) yang dimodifikasi, puluhan telepon genggam khusus, perangkat keras penyimpanan data (hard drive), serta dokumen catatan transaksi keuangan yang berkaitan dengan operasional tim tersebut.
Hasil ekstraksi awal dari server yang disita mengonfirmasi adanya ribuan rekaman percakapan telepon serta tangkapan layar komunikasi digital milik sejumlah tokoh publik, pejabat kementerian, hingga aparat penegak hukum yang terekam secara sistematis selama beberapa bulan terakhir. Temuan forensik inilah yang memperkuat keyakinan penyidik untuk langsung menjerat ketiga pelaku dengan pasal berlapis.
Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terkait larangan penyadapan informasi melalui jaringan telekomunikasi tanpa hak. Atas perbuatan tersebut, ketiganya terancam hukuman pidana penjara maksimal di atas sepuluh tahun serta denda miliaran rupiah.
Kendati telah mengamankan tiga operator lapangan dan langsung melakukan penahanan di Rumah Tahanan Bareskrim Polri, pertanyaan besar justru semakin mengemuka di ruang publik: siapa aktor intelektual atau pemberi perintah utama di balik layar operasi penyadapan ilegal ini? Publik dan kalangan pengamat hukum menilai bahwa ketiga tersangka yang ditangkap tidak mungkin bergerak atas inisiatif pribadi mengingat tingginya biaya pengadaan perangkat penyadapan serta sensitivitas daftar target yang disasar.
Menjawab keraguan dan desakan publik tersebut, pimpinan tim penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri menegaskan bahwa pengungkapan kasus ini baru merupakan langkah awal. Kepolisian berkomitmen penuh untuk mengusut tuntas rantai komando, sumber pendanaan pengadaan alat, serta aliran dana operasional yang diterima oleh ketiga tersangka.
“Penyidikan tidak akan berhenti pada operator teknis di lapangan. Saat ini tim kami bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tengah menelusuri aliran dana yang masuk dan keluar dari rekening para tersangka, serta memetakan jejak komunikasi mereka untuk mengungkap siapa pihak yang memerintahkan dan menerima manfaat dari hasil penyadapan ini,” ujar perwakilan penyidik Bareskrim.
Sejumlah pakar hukum pidana dan pegiat antikorupsi mengingatkan Bareskrim Polri agar menjaga independensi dan integritas penyidikan dari segala bentuk intervensi. Mengingat isu ini turut menyeret nama-nama besar di lingkaran kekuasaan dan mantan petinggi institusi, transparansi proses hukum menjadi taruhan utama bagi kredibilitas Polri di mata masyarakat.
Koalisi masyarakat sipil juga mendesak agar Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) segera turun tangan memberikan perlindungan penuh kepada ketiga tersangka. Perlindungan tersebut dinilai sangat krusial agar para tersangka berani membuka seluruh fakta dan menyebut nama-nama pemberi perintah secara jujur tanpa rasa takut akan ancaman keselamatan jiwa maupun tekanan dari pihak-pihak berkepentingan.
Dengan ditetapkannya tiga tersangka awal ini, bola panas penyidikan kini berada di tangan Bareskrim Polri. Publik menantikan pembuktian nyata bahwa penegakan hukum di Indonesia mampu menembus batas-batas kekuasaan dan menyeret dalang utama di balik skandal penyadapan ilegal ini ke kursi pesakitan.