JAKARTA – Sehari setelah mencuatnya kabar skandal penyadapan ilegal yang mengguncang institusi penegak hukum, gelombang reaksi keras langsung bergema dari Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada Selasa (10/11/2026), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyuarakan keprihatinan mendalam sekaligus kemarahan atas temuan bahwa ribuan nomor telepon milik pejabat negara diduga telah menjadi korban praktik penyadapan gelap tanpa dasar hukum yang sah.
Dalam suasana rapat dengar pendapat yang berlangsung tegang di Gedung Nusantara II, sejumlah anggota dewan dari lintas fraksi secara bergantian melontarkan kritik tajam terhadap lemahnya sistem keamanan komunikasi pejabat negara serta buruknya tata kelola pengawasan alat intersepsi di Indonesia. Para legislator menilai bahwa kebocoran percakapan ribuan pejabat publik bukan lagi sekadar isu pelanggaran privasi individu, melainkan telah masuk dalam kategori ancaman serius terhadap keamanan dan kedaulatan nasional.
Berdasarkan data awal yang beredar di kalangan parlemen, ribuan nomor yang diduga disadap tersebut mencakup spektrum yang sangat luas. Target intersepsi disinyalir meliputi jajaran menteri kabinet, pimpinan lembaga tinggi negara, hakim agung, anggota parlemen, pimpinan lembaga penegak hukum, hingga pejabat eselon satu yang memegang kendali atas proyek-proyek strategis nasional dan kebijakan fiskal negara.
“Bayangkan jika percakapan para menteri, pimpinan lembaga hukum, dan pengambil kebijakan strategis negara disadap secara ilegal oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Informasi rahasia negara, strategi ekonomi, hingga data intelijen pertahanan bisa bocor dan diperjualbelikan atau dijadikan alat sandera politik. Ini adalah ancaman langsung terhadap keamanan nasional!” seru salah seorang anggota Komisi I DPR RI dengan nada tinggi dalam forum rapat tersebut.
Kekhawatiran DPR tersebut bukannya tanpa alasan. Dalam perspektif ketahanan nasional, kerahasiaan komunikasi para penyelenggara negara merupakan elemen vital dalam menjaga stabilitas pemerintahan. Apabila komunikasi para pengambil keputusan dapat ditembus dan direkam secara ilegal, maka independensi mereka dalam merumuskan kebijakan publik berpotensi terganggu akibat adanya tekanan atau pemerasan berbasis rekaman percakapan (blackmail).
Komisi III DPR RI yang membidangi urusan hukum, hak asasi manusia, dan keamanan turut mengambil sikap tegas. Para anggota komisi hukum menilai bahwa peristiwa ini membuktikan adanya kegagalan serius dalam sistem pengawasan internal di lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan penyadapan. Selama ini, parlemen berulang kali mengingatkan agar penggunaan alat khusus intelijen dan penyadapan tunduk pada prinsip akuntabilitas dan transparansi hukum, namun peringatan tersebut kerap terabaikan di lapangan.
Dalam rapat tersebut, terungkap pula keprihatinan mengenai potensi penyalahgunaan anggaran pengadaan peralatan siber. Sejumlah legislator mempertanyakan bagaimana perangkat penyadapan berteknologi tinggi yang seharusnya dialokasikan untuk memberantas kejahatan transnasional dan terorisme justru dapat dioperasikan di luar jalur komando resmi untuk menyasar pejabat negara.
“Kita menyetujui anggaran besar untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan dan keamanan siber agar negara mampu melindungi rakyat dari ancaman kejahatan modern. Sangat tidak masuk akal dan tidak bisa ditoleransi jika alat-alat tersebut justru berbalik arah menjadi senjata untuk memata-matai penyelenggara negara sendiri,” tegas perwakilan fraksi lainnya di Komisi III.
Sebagai langkah konkret, DPR RI merencanakan pemanggilan resmi terhadap pimpinan kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Digital, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Badan Intelijen Negara (BIN). Rapat gabungan lintas komisi dijadwalkan akan segera digelar dalam waktu dekat guna meminta penjelasan menyeluruh mengenai sejauh mana kebocoran data telah terjadi dan langkah-langkah darurat apa yang telah diambil untuk mengamankan sistem telekomunikasi negara.
Selain menuntut pertanggungjawaban hukum bagi seluruh pelaku dan aktor intelektual di balik skandal ini, DPR juga mendesak pemerintah segera melakukan audit keamanan siber secara total terhadap seluruh jaringan komunikasi pejabat negara. BSSN diminta tidak tinggal diam dan segera memperketat protokol enkripsi komunikasi di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah.
Pengamat kebijakan publik dan pertahanan menilai respons keras DPR ini merupakan momentum krusial untuk menata ulang arsitektur keamanan informasi nasional. Menurutnya, insiden penyadapan ribuan nomor pejabat negara menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kerentanan struktural dalam tata kelola intersepsi komunikasi. Tanpa adanya mekanisme check and balances yang melibatkan lembaga yudikatif—seperti kewajiban memperoleh izin tertulis dari ketua pengadilan sebelum melakukan penyadapan—maka praktik penyadapan gelap akan terus berulang di masa mendatang.
Kini, publik menanti sejauh mana ketegasan DPR RI dalam mengawal kasus ini hingga tuntas. Parlemen dituntut tidak hanya berhenti pada retorika kemarahan di ruang rapat, tetapi benar-benar menggunakan fungsi pengawasan dan legislasinya untuk memastikan para pelaku dihukum berat dan celah hukum penyadapan ditutup rapat demi keselamatan negara.