JAKARTA – Penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Timur terus bergulir kencang. Pada Selasa (10/11/2026), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi melakukan penahanan terhadap seorang staf anggota DPR RI, Anwar Sadad, setelah yang bersangkutan menjalani pemeriksaan intensif sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.
Tersangka terlihat keluar dari ruang pemeriksaan di lantai dua gedung antirasuah pada sore hari dengan mengenakan rompi oranye bertuliskan tahanan KPK serta kedua tangan terborgol. Tanpa memberikan keterangan sepatah kata pun kepada awak media yang telah menunggu sejak pagi, tersangka langsung digiring oleh petugas pengawal tahanan menuju mobil tahanan untuk ditempatkan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK.
Direktur Penyidikan KPK dalam konferensi persnya memaparkan konstruksi perkara yang menjerat staf legislator asal Jawa Timur tersebut. Berdasarkan alat bukti permulaan yang cukup berupa keterangan saksi, dokumen pencairan anggaran, serta bukti elektronik, tersangka diduga berperan aktif sebagai koordinator lapangan sekaligus perantara dalam pengaturan kuota penyaluran dana hibah aspirasi di sejumlah kabupaten di Jawa Timur.
Dalam praktiknya, setiap kelompok masyarakat atau kepala desa yang ingin mendapatkan kucuran dana hibah pembangunan infrastruktur pedesaan diwajibkan menyetorkan uang komisi atau commitment fee di muka sebesar 20 hingga 30 persen dari total nilai pagu anggaran yang dicairkan. Dana setoran tersebut kemudian dikumpulkan oleh tersangka untuk selanjutnya diteruskan kepada pihak-pihak pengambil kebijakan dalam proses penganggaran APBD.
Penahanan dilakukan untuk masa 20 hari pertama guna kepentingan kelancaran penyidikan serta mengantisipasi potensi tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau memengaruhi saksi-saksi lain yang tengah diperiksa oleh tim penyidik di wilayah Jawa Timur.
Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya penetapan tersangka baru dari kalangan elite legislator maupun pejabat pemerintah provinsi dalam pengembangan perkara ini, pimpinan KPK memberikan sinyal tegas bahwa penyidikan belum berakhir. Tim penyidik saat ini tengah menelusuri aliran dana dan mengonfrontasi bukti-bukti transaksi keuangan yang disita dalam serangkaian penggeledahan di Surabaya, Pasuruan, dan Probolinggo.
“Dalam penanganan perkara korupsi dana hibah Jawa Timur ini, KPK telah menetapkan lebih dari dua puluh orang tersangka dari berbagai unsur, baik penyelenggara negara maupun pihak swasta. Penyidik akan terus mendalami pertanggungjawaban pidana setiap pihak yang terbukti turut serta menikmati atau mengatur pemotongan anggaran publik tersebut,” tegas Direktur Penyidikan KPK.