PALEMBANG – Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri kembali mencatatkan langkah progresif dalam misi pengembalian kerugian keuangan negara (asset recovery). Pada Kamis (12/11/2026), tim penyidik Polri secara resmi melakukan penyitaan terhadap 38 unit aset properti mewah dan bidang tanah produktif yang tersebar di sejumlah kawasan elite di Provinsi Sumatera Selatan, dengan total nilai taksiran aset mencapai Rp24,27 miliar.
Penyitaan aset skala besar ini merupakan rangkaian pengembangan dari penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan ekspor oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kepada sejumlah debitur swasta fiktif. Dalam konstruksi perkara yang dibongkar Bareskrim, para debitur terbukti memanipulasi dokumen ekspor serta menggunakan dana fasilitas kredit bernilai ratusan miliar rupiah untuk kepentingan pribadi di luar peruntukan pembiayaan modal kerja ekspor.
Sebelum melakukan eksekusi penyitaan di lapangan, penyidik Dittipidkor Bareskrim Polri terlebih dahulu mengantongi surat penetapan izin penyitaan resmi dari ketua pengadilan negeri setempat serta berkoordinasi dengan kantor pertanahan nasional. Di lokasi penyitaan—yang meliputi kompleks perumahan mewah di Kota Palembang dan lahan perkebunan di kabupaten penyangga—petugas memasang plang papan pengumuman sita eksekusi berwarna merah sebagai tanda pengamanan hukum.
Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri dalam keterangannya di Mabes Polri menjelaskan bahwa penyitaan aset ini sangat krusial untuk memastikan negara tidak mengalami kerugian total akibat ulah para koruptor. Berdasarkan pelacakan aset (asset tracing) yang dilakukan bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), para tersangka diketahui sengaja menyamarkan hasil kejahatan korupsi dengan membelikannya berbagai aset properti atas nama keluarga dan kerabat terdekat.
“Kami tidak hanya mengejar hukuman badan berupa penjara bagi para pelaku korupsi LPEI, tetapi juga memiskinkan mereka melalui instrumen hukum Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Seluruh aset senilai Rp24,27 miliar yang disita di Sumatera Selatan ini akan dijadikan barang bukti di pengadilan untuk dirampas demi kepentingan negara,” tegas Wadir Tipidkor Bareskrim Polri.
Penyidik memastikan bahwa penelusuran aset lanjutan masih terus dikembangkan ke berbagai provinsi lain di luar Sumatera Selatan di mana para tersangka disinyalir menanamkan modal hasil kejahatan korupsi fasilitas LPEI. Polri berkomitmen untuk mengembalikan setiap rupiah uang rakyat yang telah dijarah oleh sindikat korporasi nakal tersebut.