JAKARTA – Skandal penyadapan ilegal yang menghebohkan jagat politik dan hukum nasional mendorong Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengambil langkah legislasi strategis. Dalam rapat kerja dan evaluasi bersama pakar hukum tata negara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Jumat (13/11/2026), Komisi III secara terbuka membongkar akar persoalan hukum yang memicu maraknya penyalahgunaan kewenangan penyadapan di Indonesia, yakni adanya tumpang tindih regulasi di berbagai undang-undang sektoral.
Selama bertahun-tahun, tata kelola intersepsi komunikasi di tanah air memang berada dalam kondisi yang terfragmentasi. Berdasarkan inventarisasi tim ahli Komisi III DPR, kewenangan untuk melakukan penyadapan saat ini tersebar di lebih dari sepuluh peraturan perundang-undangan yang berbeda. Institusi seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Badan Intelijen Negara (BIN), hingga otoritas pengawas sektor keuangan memiliki dasar hukum masing-masing untuk melakukan penyadapan.
Persoalan krusialnya, setiap undang-undang sektoral tersebut mengatur syarat, mekanisme perizinan, jangka waktu penyadapan, hingga tata cara pemusnahan hasil sadapan secara berbeda-beda. Sebagian lembaga diwajibkan mengantongi izin tertulis dari ketua pengadilan negeri atau dewan pengawas sebelum melakukan penyadapan, sementara sebagian lainnya dapat melakukan intersepsi berdasarkan perintah internal pimpinan instansi dengan alasan kepentingan intelijen atau keadaan mendesak.
Ketua Komisi III DPR RI dalam keterangannya usai rapat menegaskan bahwa ketiadaan payung hukum tunggal telah menciptakan ruang abu-abu yang sangat rawan disalahgunakan oleh oknum di lapangan. Ketika pengawasan tidak terpusat dan standar operasional berbeda antarlembaga, potensi terjadinya penyadapan liar di luar kepentingan penegakan hukum menjadi sangat tinggi.
“Skandal penyadapan ribuan nomor pejabat negara dan sesama penegak hukum yang mencuat pekan ini menjadi alarm keras bagi kita semua. Ini membuktikan bahwa aturan penyadapan kita masih tumpang tindih dan lemah dari sisi pengawasan yudikatif. Oleh karena itu, Komisi III sepakat untuk segera menggulirkan dan memprioritaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan,” ujar pimpinan Komisi III DPR.
Gagasan pembentukan undang-undang khusus mengenai penyadapan sejatinya bukan hal baru. Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa putusan terdahulu telah berulang kali mengamanatkan kepada pembentuk undang-undang agar mengatur tata cara penyadapan dalam sebuah undang-undang khusus demi menjamin perlindungan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Namun, pembahasan regulasi tersebut kerap tertunda akibat tarik-menarik kepentingan antarinstitusi penegak hukum dan intelijen.
Dalam draf awal kerangka regulasi yang dipaparkan di Komisi III, RUU Penyadapan nantinya akan memuat sejumlah prinsip fundamental. Pertama, pembatasan secara limitatif mengenai lembaga negara mana saja yang berhak memiliki dan mengoperasikan perangkat intersepsi komunikasi. Kedua, kewajiban memperoleh izin hakim pemeriksa pendahuluan atau otoritas yudikatif sebelum penyadapan dilakukan, kecuali dalam keadaan darurat yang mengancam keselamatan negara dengan kewajiban pelaporan maksimal dalam waktu 1×24 jam.
Ketiga, RUU tersebut juga akan mengatur audit berkala terhadap seluruh perangkat keras dan perangkat lunak penyadapan yang dimiliki negara, termasuk pencatatan nomor seri alat serta log aktivitas penggunaannya. Dengan sistem pencatatan digital yang terintegrasi, setiap upaya memasukkan nomor target ke dalam mesin penyadap akan meninggalkan jejak audit yang tidak dapat dihapus oleh operator maupun pimpinan instansi.
Keempat, regulasi baru ini akan menetapkan sanksi pidana yang jauh lebih berat bagi aparat negara maupun pihak swasta yang melakukan penyadapan ilegal atau membocorkan hasil rekaman untuk kepentingan politik, pemerasan, maupun kepentingan pribadi di luar proses persidangan.
Kalangan akademisi hukum dan lembaga swadaya masyarakat yang memantau isu hak digital menyambut positif langkah cepat Komisi III DPR. Mereka mengingatkan agar proses penyusunan RUU Penyadapan melibatkan partisipasi publik secara bermakna dan tidak justru melemahkan efektivitas pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi dan terorisme. Keseimbangan antara efektivitas penegakan hukum dan perlindungan privasi warga negara harus menjadi roh utama dalam undang-undang yang akan disahkan tersebut.