JAKARTA – Gedung Bundar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Republik Indonesia mendadak menjadi pusat perhatian awak media pada Rabu (11/11/2026). Pasalnya, tim penyidik pidana khusus melayangkan panggilan pemeriksaan secara maraton terhadap Wali Kota Bekasi terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kerja sama operasi (KSO) pengelolaan minyak dan gas bumi yang melibatkan badan usaha milik daerah (BUMD) di wilayah tersebut.
Pemeriksaan terhadap orang nomor satu di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi itu berlangsung secara tertutup di ruang penyidik lantai tiga Gedung Bundar sejak pukul 09.00 WIB pagi hingga malam hari. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal di lingkungan Kejaksaan Agung, penyidik mencecar kepala daerah tersebut dengan puluhan pertanyaan mendalam mengenai proses persetujuan administratif kontrak kerja sama eksplorasi migas, mekanisme pembagian hasil usaha (profit sharing), serta aliran dana investasi yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah.
Kasus dugaan korupsi KSO migas ini mulai disidik oleh Kejaksaan Agung menyusul adanya temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengindikasikan adanya potensi kerugian keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. Dana investasi yang seharusnya dikelola secara profesional untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) justru diduga mengalir melalui rekening pihak-pihak swasta tanpa melalui prosedur pertanggungjawaban yang akuntabel.
Kehadiran Wali Kota Bekasi di Gedung Bundar memicu spekulasi luas di kalangan wartawan dan pengamat hukum mengenai kemungkinan status hukum yang bersangkutan akan langsung ditingkatkan dari saksi menjadi tersangka, yang berujung pada pengenaan rompi oranye tahanan Kejaksaan Agung. Spekulasi tersebut bukan tanpa alasan, mengingat dalam beberapa kasus kakap sebelumnya, pemeriksaan maraton berdurasi panjang kerap diakhiri dengan penahanan demi kepentingan penyidikan lanjutan.
Namun, hingga pemeriksaan resmi ditutup pada Rabu malam pukul 21.30 WIB, Wali Kota Bekasi masih terlihat meninggalkan ruang pemeriksaan tanpa mengenakan rompi tahanan. Didampingi oleh tim penasihat hukumnya, ia sempat memberikan keterangan singkat kepada awak media dengan menyatakan bahwa dirinya telah memberikan seluruh penjelasan yang diperlukan oleh penyidik secara kooperatif dan sesuai dengan kapasitas jabatannya.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, dalam konferensi pers malam harinya, menegaskan bahwa pemeriksaan terhadap kepala daerah tersebut masih berstatus sebagai saksi. Tim penyidik Jampidsus saat ini masih fokus mendalami keterkaitan antara kebijakan strategis kepala daerah dengan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh BUMD mitra kerja sama.
“Penyidik bekerja secara profesional berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Setiap perkembangan penanganan perkara, termasuk apakah status hukum saksi akan ditingkatkan atau tidak, tentu akan kami umumkan secara transparan setelah seluruh rangkaian gelar perkara dan analisis alat bukti rampung,” ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung.
Masyarakat Kota Bekasi dan pemerhati antikorupsi kini menanti langkah tegas selanjutnya dari korps Adhyaksa. Kejaksaan Agung didesak untuk tidak gentar mengusut tuntas siapa saja aktor intelektual dan pihak swasta yang ikut menikmati aliran dana haram dari proyek kerja sama migas daerah tersebut.