JAKARTA – Upaya hukum luar biasa di tingkat kasasi yang ditempuh oleh mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, untuk terbebas dari jerat hukuman pidana akhirnya menemui jalan buntu. Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung secara resmi menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak terpidana maupun penuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi suap dan gratifikasi terkait pengurusan sejumlah perkara di lingkungan peradilan, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan informasi petikan putusan yang tercatat dalam sistem informasi perkara Mahkamah Agung, majelis kasasi menilai bahwa putusan pengadilan tingkat banding sebelumnya tidak melakukan kesalahan dalam penerapan hukum maupun melampaui batas kewenangan mengadili. Dengan ditolaknya permohonan kasasi tersebut, maka vonis pidana penjara selama 5 tahun serta kewajiban membayar pidana denda ratusan juta rupiah subsider kurungan badan terhadap Nurhadi telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht van gewijsde.
Sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan sejak tingkat pertama, Nurhadi dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menerima suap dan gratifikasi bernilai puluhan miliar rupiah melalui menantunya, Rezky Herbiyono, dari pihak berperkara. Aliran dana haram tersebut diberikan untuk memengaruhi proses penanganan perkara perdata maupun sengketa niaga yang sedang bergulir di tingkat kasasi dan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.
Merespons terbitnya putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) langsung mengambil langkah eksekusi. Juru Bicara KPK di Gedung Merah Putih, Jakarta, menyatakan bahwa tim jaksa eksekutor pada Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) tengah merampungkan administrasi pelaksanaan putusan guna segera menjebloskan terpidana ke lembaga pemasyarakatan untuk menjalani sisa masa hukumannya.
“KPK mengapresiasi putusan Majelis Hakim Agung yang konsisten mengawal upaya pemberantasan korupsi, khususnya dalam membersihkan praktik mafia peradilan. Setelah salinan putusan resmi diterima, jaksa eksekutor akan segera melaksanakan eksekusi badan terhadap terpidana serta mengeksekusi pidana denda dan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi untuk pemulihan keuangan negara,” ujar perwakilan KPK.
Putusan final terhadap eks pejabat tinggi kesekretariatan lembaga peradilan tertinggi di tanah air ini menjadi preseden penting bagi penegakan integritas hukum di Indonesia. Publik dan kalangan pegiat antikorupsi berharap eksekusi hukuman ini menjadi peringatan keras bagi seluruh aparatur peradilan agar tidak memperdagangkan keadilan demi keuntungan pribadi maupun kelompok.