JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia resmi menjatuhkan putusan menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum yang mempersoalkan ketentuan syarat minimal pendidikan bagi calon presiden dan calon wakil presiden. Putusan yang dibacakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), ini sekaligus menutup ruang perdebatan hukum terkait standar kualifikasi formal pencalonan pemimpin nasional.
Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan secara bergantian oleh Majelis Hakim Konstitusi, permohonan yang diajukan oleh pemohon dinilai tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Mahkamah menegaskan bahwa penentuan batas minimal tingkat pendidikan formal—yakni tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat sebagaimana diatur dalam UU Pemilu—merupakan ranah kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang sepenuhnya berada di tangan pembentuk undang-undang, yakni DPR bersama Pemerintah.
Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat minimal ijazah SMA atau sederajat telah dirumuskan secara ideal untuk menyeimbangkan antara prinsip kedaulatan rakyat yang seluas-luasnya dengan standar kapasitas intelektual dasar yang dibutuhkan dalam memimpin kompleksitas birokrasi negara modern. Menghapus atau mengubah syarat tersebut secara sepihak melalui jalur yudisial dikhawatirkan justru akan mencederai kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Selain itu, Mahkamah juga menyoroti argumen pemohon yang dianggap gagal membuktikan adanya kerugian konstitusional secara langsung. Standar pendidikan menengah atas dinilai telah memberikan jaminan akses partisipasi politik yang inklusif bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat usia dan kecakapan mental, tanpa terjebak pada elitisme akademis maupun diskriminasi sosial.
Dengan adanya putusan yang bersifat final dan mengikat (binding) ini, maka aturan main mengenai syarat ijazah dalam kontestasi Pemilihan Presiden tetap konstitusional dan sah secara hukum positif di Indonesia. Putusan MK ini sekaligus memberikan kepastian hukum yang kokoh di tengah gelombang dinamika uji materi undang-undang yang kerap mewarnai lanskap hukum nasional.